Pak Prayitno adalah seorang pejabat di sebuah instansi pemerintah. Karirnya tergolong gemilang karena dalam usia di bawah 45 tahun sudah dipercaya mengemban jabatan eselon satu. Dengan gaya komunikasi yang santun dan didukung wawasan berpikir yang luas, Pak Prayitno sering diminta menjadi narasumber dari berbagai instansi pemerintah dan kampus-kampus, terutama materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Sebagai pejabat penyelenggara negara, Pak Prayitno sudah melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber-sumber penghasilan pun sudah jelas dari hal-hal yang tidak melanggar peraturan. Selain dari gaji dan tunjangan, penghasilannya berasal dari honorarium sebagai narasumber dan honor-honor tim. Pak Prayitno sudah sejak lama berkomitmen tidak menerima gratifikasi, uang suap, ataupun uang dari penyalahgunaan anggaran. Pak Prayitno lebih mengutamakan menjaga integritas sebagai pejabat publik.

Karena sudah merasa benar dalam melaporkan harta-hartanya kepada Negara, Pak Prayitno merasa tidak perlu lagi ikut program pengampunan pajak. Semua penghasilan yang diterima sudah dipotong pajak dan setiap tahun Pak Prayitno sudah meminta tolong bawahannya untuk melaporkan SPT Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Suatu hari Pak Prayitno membaca sebuah berita yang mewartakan adanya imbauan dari Menteri Keuangan agar para pejabat publik dan penyelenggara Negara ikut program pengampunan pajak. Pak Prayitno menjadi bimbang. Sebagai pejabat yang baik, Pak Prayitno tidak ingin dikatakan tidak menjalankan imbauan Pemerintah. Untuk mengatasi kebimbangan hatinya, Pak Prayitno mengundang temannya sewaktu pendidikan di Lemhannas yang juga adalah seorang Tax Advisor & Motivator.

Pertama-tama temannya menyampaikan bahwa pelaporan harta pada LHKPN merupakan hal yang berbeda dengan pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Tujuan pelaporan harta di SPT Tahunan adalah untuk menilai kewajaran dari pelaporan penghasilan. Apabila jumlah kenaikan harta/kekayaan yang dilaporkan lebih besar daripada jumlah penghasilan, maka terdapat penghasilan yang belum dilaporkan. Pelaporan yang benar adalah kenaikan harta/kekayaan masih di bawah nilai penghasilan yang dilaporkan.

Ketika ditelusuri lebih lanjut dengan mengumpulkan SPT Tahunan dari tahun 2011 hingga 2015, ternyata pegawai bawahan yang dimintai tolong sudah melaporkan SPT dengan benar. Semua penghasilan sudah dilaporkan, termasuk honor-honor sebagai narasumber dan honor-honor lainnya lagi yang bersumber dari APBN berikut bukti potongnya. Rupanya pegawai tersebut sering berdiskusi dengan istrinya yang kebetulan bekerja di kantor pajak. Demikian juga dengan pelaporan harta. Semua hartanya yang telah dilaporkan dalam LHKPN sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Perbedaan hanya dalam nilai yang dilaporkan. Contoh dalam pelaporan rumah. Dalam LHKPN rumah dilaporkan sebesar NJOP, sedangkan dalam SPT Tahunan dilaporkan sejumlah nilai perolehan.

“Selamat Pak Prayitno! Anda termasuk pejabat yang sudah dengan tertib melaporkan semua penghasilan dan harta dalam SPT Tahunan. Beruntung Anda punya bawahan yang memiliki pemahaman yang bagus tentang pajak. Berdasarkan pengalaman saya, masih banyak pejabat yang tidak peduli dengan kewajiban perpajakannya. Misalnya terhadap honor sebagai narasumber. Merasa sudah dipotong pajak, pejabat tersebut tidak melaporkan lagi penghasilannya tersebut dalam SPT, termasuk tidak meminta bukti potong dari pihak yang membayarkan honor.

Apa yang sudah Bapak lakukan bisa menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lainnya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Mencatat semua penghasilan yang diterima merupakan salah satu hal penting. Banyak orang yang berpendapat bahwa mengisi SPT Tahunan itu susah. Hal ini karena kurang disiplinnya dalam mencatat penghasilan. Jika sudah disiplin dan tertib mencatat semua penghasilan, maka mengisi SPT Tahunan merupakan pekerjaan yang mudah.

Berhubung Bapak sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, menurut hemat saya, Bapak tidak perlu ikut pengampunan pajak. Semua penghasilan sudah Bapak laporkan. Semua harta juga sudah Bapak laporkan sama persis dengan yang dilaporkan dalam LHKPN. Yang berbeda hanya nilai yang dilaporkan. Sekali lagi saya sampaikan bawa Bapak tidak perlu meminta ampun kepada Negara karena Bapak sudah menjalankan kewajiban dengan benar,” temannya mengakhiri penjelasan.

“Terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega walaupun tidak ikut program pengampunan pajak. Ke depan saya akan semakin peduli dengan urusan pajak ini. Bagi saya pajak ini merupakan tulang punggung APBN. Saya akan sampaikan kepada teman-teman pejabat lain agar secara tertib mencatat semua penghasilan yang diperoleh serta mengumpulkan bukti potong pajaknya, sehingga setiap bulan Maret dengan mudah bisa mengisi dan melaporkan SPT Tahunan,” tutup Pak Prayitno.

Salam berkelimpahan bahagia

I Nyoman Widia

***dimuat pada harianbernas.com pada 31 Desember 2016

SHARE
Previous articleSAYA SUDAH IKUT AMNESTI PAJAK, LALU?
Next articlePIDATO YANG MENGINSPIRASI
Terima kasih sudah mengunjungi blog saya. Semoga Anda makin berkelimpahan rezeki hari demi hari... Salam berkelimpahan bahagia, I Nyoman Widia

LEAVE A REPLY